Portal Forkim

Baca sambil dengar instrumen:

Menilai Janji Calon Presiden, Antara Ekspektasi dan Realita

Syafika Ramadhani

21-12-2023

Bagikan di WhatsApp
Menilai Janji Calon Presiden, Antara Ekspektasi dan Realita

OPINI - Sebagai pemilih yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya, kita tidak hanya memberikan suara saat pemilihan umum, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada calon presiden untuk mewujudkan visi dan janji-janjinya. Dalam setiap kampanye, calon presiden selalu membawa harapan baru, menggoda pemilih dengan janji-janji transformasi dan perubahan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana calon presiden berhasil mewujudkan janji-janjinya, dan apa dampaknya pada masyarakat dan negara?

Dalam mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut, mari kita telaah beberapa aspek kunci yang menjadi dasar evaluasi kinerja seorang calon presiden. Pertama-tama, keberlanjutan janji kampanye menjadi pusat perhatian, karena janji-janji tersebut merupakan landasan utama pemilih dalam menentukan pilihan. Harapan pemilih adalah agar calon presiden akan mengemban misinya sebagaimana dijanjikan.

Secara keseluruhan, pemerintahan yang berjalan telah menerapkan sejumlah kebijakan yang mendukung beberapa janji kampanye. Peningkatan investasi dalam sektor pendidikan adalah langkah positif yang mendukung janji untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti peningkatan kualifikasi guru dan peningkatan fasilitas pendidikan, namun langkah-langkah awal ini memberikan keyakinan bahwa perubahan nyata sedang berlangsung.

Dari sisi ekonomi, pemerintahan ini berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pertumbuhan ini belum sepenuhnya mencerminkan janji kampanye untuk mengurangi tingkat pengangguran. Beberapa pemangkasan anggaran dan restrukturisasi sektor bisnis menciptakan ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Dalam menghadapi realitas ini, calon presiden perlu memberikan penjelasan lebih lanjut dan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi masalah ini.

Selanjutnya, fokus pada pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan menjadi aspek penting dalam menilai kinerja calon presiden. Pada awal pemerintahan, beberapa langkah proaktif telah diambil untuk memerangi korupsi, termasuk penegakan hukum terhadap pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik-praktik korup. Meskipun demikian, perlu terus diawasi agar upaya ini tidak berhenti pada tindakan simbolis, melainkan menjadi bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan.

Seiring berjalannya waktu, penting juga untuk mengevaluasi dampak kebijakan-kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Kebijakan ekonomi yang diimplementasikan, meskipun memberikan stabilitas, perlu dinilai apakah telah menciptakan pemerataan ekonomi atau justru meningkatkan kesenjangan sosial. Peningkatan akses pendidikan seharusnya tercermin dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan ekonomi jangka panjang.

Dalam konteks lingkungan, calon presiden juga berjanji untuk mengambil langkah-langkah progresif demi mendukung keberlanjutan. Meskipun telah ada upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan energi terbarukan, masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam konteks industri yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

Hubungan internasional juga menjadi aspek kritis dalam menilai kinerja calon presiden. Meskipun telah ada pencapaian dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan aktif berpartisipasi dalam forum internasional, kebijakan luar negeri perlu senantiasa disesuaikan dengan perubahan dinamika global. Dalam menghadapi tantangan seperti krisis kemanusiaan dan konflik regional, calon presiden perlu menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan menyajikan solusi yang berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan adalah indikator penting bagi kesehatan demokrasi. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dialog dan konsultasi, diperlukan inisiatif lebih lanjut untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam kebijakan publik. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi kinerja pemerintah juga harus ditingkatkan.

Namun demikian, sejauh mana calon presiden berhasil merefleksikan realitas politik dan ekonomi yang kompleks dan dinamis masih menjadi pertanyaan besar. Di satu sisi, implementasi kebijakan dan pencapaian tertentu menunjukkan komitmen nyata terhadap perubahan positif. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan-tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi, seperti masalah ketidaksetaraan dan ketidak pastian ekonomi.

Dalam menghadapi tantangan ini, calon presiden perlu membuka dialog dengan masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi, dan merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Peningkatan komunikasi ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa evaluasi kinerja tidak hanya bersifat retrospektif, melainkan juga menjadi dasar bagi perubahan positif di masa depan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan sebuah negara adalah tugas yang kompleks dan penuh tantangan, dalam mengevaluasi janji-janji calon presiden, kita perlu melihat lebih dari sekadar pencapaian-pencapaian langsung, tetapi juga bagaimana setiap tindakan dan kebijakan.

Kolom Pencarian

Sekretariat

Observer Room Forkim, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Parepare
Jl. Amal Bakti No. 8, Parepare
South Sulawesi, Indonesia 91132