Portal Forkim

Baca sambil dengar instrumen:

Politik Transaksional Mencederai Demokrasi di Indonesia

Amalia Nurul Fitria

18-05-2023

Bagikan di WhatsApp
Politik Transaksional Mencederai Demokrasi di Indonesia

OPINI - Di Indonesia sudah berlebihan kaidah kebijakan yang bermunculan. Namun sistem yang baru tampak pada era reformasi 1998 melantas berdampak sampai zaman ini adalah sistem kebijakan demokrasi. Meskipun masih terselip sejumlah kekurangan dan tantangan.

        Secara khusus, khalayak sudah mempunyai ruang yang sebebas-bebasnya, menimbulkan beberapa Oknum mengupayakan hal-hal yang lebih besar. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme susunan pihak berkuasa Suatu negara sebagai usaha menjadikan kelayakan rakyat atau negara yang Dijalankan oleh pemerintah. Beberapa lingkungan mempunyai seperangkat Regulasi pengambilan ketetapan yang bisa digunakan untuk melindungi individu. 

        Sistem demokrasi yang diterapkan memegang sejumlah kelemahan, sela lain memberikan peluang untuk individu menjelang berpolitik, yang bermakna orang bisa terlibat dalam sistem politik. Dalam kebijakan di Indonesia terdapat yang dinamakan politik transaksional, politik transaksional ini sangat tidak merawat khalayak indonesia itu sendiri. Karakteristik standar politik transaksional adalah fokus pada kekuatan pribadi atau perkumpulan dan penitikberatan pada pemerolehan kewenangan dan guna. Para politikus yang menjadikan pendekatan ini biasanya lebih terlibat pada efek kebijakan, perolehan kewenangan, dan menggenjot keuntungan mereka sendiri daripada memikirkan kepentingan publik atau keberlanjutan langkah panjang.

        Dalam politik transaksional, negosiasi dan kesepakatan menjadi tatanan khalayak menjelang meraih sasaran politik. Politisi akan berupaya untuk menggenggam dukungan politik, suara, atau asal upaya lainnya dengan mempropagandakan bahan yang dianggap bermanfaat untuk pihak lain. Transaksi politik sejenis itu bisa menyangkut-nyangkutkan pergantian dukungan politik, anggaran, janji jabatan, atau keuntungan lainnya.

        Kritik terhadap politik transaksional sering kali memutuskan bahwa pendekatan ini berkeinginan mendamparkan arti khalayak luas dan bisa melahirkan kebijakan yang tidak bermutu atau korupsi. Selain itu, politik transaksional juga bisa membuat daerah politik yang tidak stabil dan tidak bisa diprediksi, di mana hubungan politik bisa berubah-ubah sejajar dengan bentuk fungsi pribadi atau kelompok.

        Amanat reformasi bahwa diperlukan pihak berkuasa yang bersih dan berpihak pada maslahat rakyat kecil masih sebatas mimpi. Akibatnya, ini adalah aktivitas politik transnasional yang sangat penting dalam kaidah politik Indonesia, dan mulai memperlihatkan keleluasaan di bidang politik dan pendapat masyarakat ketika taktik politik berlangsung. Di KPK, realitas konkrit sering digunakan oleh perorangan. Selain politikus, legislator, menteri, dan sejenisnya, terdapat kelompok lain yang berkedudukan mempengaruhi jalannya acara. Mereka juga berlaku bagian dalam penyusunan hakim, aparat keamanan, dan penengah itu sendiri.

        Politik transaksional ini juga justru akan  menyerang demokrasi yang terdapat di indonesia karna dalam politik transaksional ini bahkan memperniagakan kebijakan semata-mata untuk sebuah kekuasaan dalam pemerintahan, sangat disayangkan bahwa politik transaksional ini sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk dicegah, bahkan tidak bisa dipungkiri disetiap negara selalu terdapat individu atau bersumber tim tercapai kandidat legislatif ataupun kandidat eksekutif negara yang memberikan iming imingan uang ataupun muatan untuk pengikut yang menurutnya bisa di pengaruhi, dan hal serupa inilah yang menjadi salah satu elemen terjadi korupsi.

         Politik transaksional ini juga justru akan mencederai demokrasi yang ada di Indonesia karna dalam politik transaksional ini bahkan memperdagangkan politik hanya untuk sebuah kekuasaan dalam pemerintahan, sangat disayangkan bahwa politik transaksional ini sudah menjadi budaya dan sulit untuk dicegah, bahkan tidak bisa dipungkiri disetiap daerah selalu ada oknum atau dari tim sukses calon legislatif ataupun calon pemimpin daerah yang memberikan iming imingan uang ataupun barang kepada rakyat yang menurutnya dapat di pengaruhi, dan hal seperti inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi.

         Contoh politik transaksional yang terjadi di Riau dimana tim politik patroli uang Bawaslu menemukan amplop setidaknya 100 lebih yang berisikan uang lima puluh ribu pada malam hari (8/12/2020). Menurut ketua Panwas Kecamatan Rengat Barat Jaya Syahputra Nasution dilansir dari Antara (Pekanbaru). "Tadi malam saya mendapati informasi bahwa ditemukan sebuah kantong hitam berisikan uang yang diduga akan mempengaruhi para pemilih pada pemungutan suara," kata Ketua Panwas Kecamatan Rengat Barat Jaya Syahputra Nasution melalui keterangan tertulis di Pekanbaru, seperti dilansir Antara, Rabu (9/12/2020).

         Tentunya hal seperti ini akan mencederai demokrasi yang ada di indonesia. Beranjak pada teori klasik aristoteles bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Tetapi mengapa ada banyak kaum elit yang menyalahgunakan hal tersebut baik untuk mempengaruhi khalayak yang dituju seperti memberikan barang maupun uang dengan tujuan hanya ingin duduk di satu kursi jabatan.

         Demokrasi biaya politiknya sangat mahal, menyebabkan banyak orang yg memiliki kompetensi dan integritas tak dpt mengikuti pemilu tingkat legislatif maupun eksekutif. Sehingga memberikan implikasi terhadap warga dan menjadikannya sebagai mesin politik. Rakyat hanya dijadikan alat u/ kepentingan oligarki dengan politik transaksional. 

        Politik transaksional ini sangat lah tidak mendidik, justru seolah memberikan kesenangan sesaat kepada masyarakat, memanfaatkan keluguan rakyat hanya untuk jabatan sesaat, dan juga karena hal ini pula lah lahir pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab. 

         Politik transaksional memang perlu di basmi. Sebab, yang dibutuhkan oleh rakyat bukanlah sekedar diberikan sembako atau hal semacamnya di awal kampanye,namun yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu mensejahterakan rakyat nya. Hal ini tentu akan menjadi tantangan besar bagi bangsa ini, karena politik transaksional sudah sangat membudaya.

Kolom Pencarian

Terbanyak Dibaca

Terbaru

Sekretariat

Observer Room Forkim, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Parepare
Jl. Amal Bakti No. 8, Parepare
South Sulawesi, Indonesia 91132
©2023 Portal Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa.
All rights reserved.
Created by @ilham.djaya